Thursday, January 25, 2018

Internet Membuat Masyarakat Makin Jauh dari Agama?


Isu agama dalam kemajuan internet bisa jadi belum banyak didalami para peneliti. Beberapa penelitian terkait agama, malah mengaitkan agama dengan kebiasan menonton pornografi, misalnya. Dalam papernya, Samuel L. Perry seorang peneliti di University of Oklahoma memaparkan bahwa :

Those who used pornography at the highest frequencies seemed to be more religious in terms of prayer frequency and worship attendance than those who used pornography at more moderate levels.
Beberapa waktu yang lalu, melalui media sosial Twitter saya sempat menanyakan:
When people think about God, do they feel or act as if they are being monitored?
Pertanyaan tersebut tentu tak mudah untuk dijawab. Berbagai faktor membuat manusia khususnya mereka yang aktif di internet “melupakan Tuhan” sejenak demi sesuatu yang mereka harap dapatkan di internet. Tentu saja tidak hanya di internet, perilaku keseharian kita cenderung menunjukkan bahwa kita lupa sedang diawasi oleh Tuhan.

Lalu bagaimana internet memengaruhi agama? Apakah internet secara keseluruhan membuat orang makin relijius atau malah makin longgar ikatannya terhadap agama?

Pertanyaan tersebut terjawab oleh sebuah penelitian terbaru yang dirilis oleh Journal for the Scientific Study of Religion. Penelitian yang berjudul Tinkering with Technology and Religion in the Digital Age: The Effects of Internet Use on Religious Belief, Behavior, and Belonging mencoba mencari apa pengaruh kebiasaan menggunakan internet terhadap kepercayaan, perilaku dan rasa memiliki agama.

Penelitian tersebut  telah menemukan bukti bahwa semakin orang menggunakan internet, semakin kecil kemungkinannya untuk memiliki afiliasi keagamaan tertentu atau untuk mempercayai dan mempraktikkan satu agama secara eksklusif.

Paul McClure yang melakukan penelitian tersebut menyatakan bahwa bahkan setelah memperhitungkan faktor-faktor seperti usia, pendidikan, dan afiliasi politik, orang cenderung beranggapan semua agama di dunia sama-sama benar dan di seluruh dunia, tidak peduli agama apa yang mereka anut, orang-orang menyembah Tuhan yang sama. Entah anak muda, seorang Demokrat, dan tinggal di kota yang lebih besar juga dikaitkan dengan kebebasan yang tidak relijius secara eksklusif.

Penelitian ini sangat penting di mana kita melihat, baik di AS sendiri maupun di Indonesia misalnya terlihat kebangkitan agama seiring makin majunya internet. Di AS dengan kemenangan Trump menampilkan kaum konservatif agama layaknya wakil Presiden AS Mike Pence dan sering sekali kita melihat bahwa setiap kali Donald Trump melakukan tweet di Twitter selalu ada pendukungnya dengan mengaitkannya dengan agama dan Tuhan.

Di Indonesia kebangkitan agama juga terlihat sepanjang dua tahun terakhir. Hal ini terlihat jelas di YouTube melalui konten video dan situs umumnya yang banyak memberikan pengetahuan keagamaan. Di Indonesia khususnya, sangat banyak situs keagamaan yang membahas hukum, sejarah dan segala macam yang terkait dengan ibadah, bahkan politik.

Puncaknya bisa kita lihat di dua aksi yang terkait Pilkada DKI. Kita bisa melihat bahwa internet di Indonesia khususnya telah membuat banyak orang kembali mempelajari agama dan menunjukkan kesalehan mereka dengan berbagai konten, serta demonstrasi di jalan. Bisa kita simpulkan dalam kasus di Indonesia, sepertinya internet telah menjembatani kehausan rohani dengan berbagai konten agama sehingga membuat mereka makin relijius, makin merasa memiliki agama tersebut dan makin tinggi kepercayaan mereka terhadap agama.

Bila kita kaitkan dengan penelitian sebelumnya, sepertinya penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat tersebut tidak sinkron dengan kondisi di Indonesia. Sejak internet dikenal dan digunakan di Indonesia, berbagai agama telah memanfaatkan internet untuk tujuan relijius sehingga bisa dipastikan bahwa internet sangat positif bagi perkembangan keberagamaan (secara umum) di Indonesia.

Itu artinya kesimpulan penelitian di atas yang menyatakan semakin orang menggunakan internet, semakin kecil kemungkinannya untuk memiliki afiliasi keagamaan tertentu atau untuk mempercayai dan mempraktikkan satu agama secara eksklusif berarti sebaliknya, yaitu semakin orang menggunakan internet, semakin besar kemungkinannya untuk memiliki afiliasi keagamaan tertentu atau untuk mempercayai dan mempraktikkan satu agama secara eksklusif.

Saya sulit mempercayai bahwa internet berkorelasi positif dengan memiliki afiliasi keagamaan tertentu atau untuk mempercayai dan mempraktikkan satu agama secara eksklusif di Indonesia.

Ketidakpercayaan tersebut dan oleh karena itu setuju terhadap penelitian yang diadakan di AS dilandasi oleh dua hal. Pertama, tidak sinkronnya perilaku mereka yang mengaku beragama dan lebih baik agamanya di media sosial khususnya dan di internet pada umunya. Meskipun tidak dipungkiri bahwa internet memberikan dampak positif terhadap jangkauan nilai-nilai, ibadah dan pengetahuan keagamaan, di sisi lain perilaku yang diwujudkan pemeluk agama belum sepenuhnya mencerminkan apa yang mereka baca dan pahami dari kitab suci. Meskipun melalui internet banyak hal-hal eksklusif keagamaan yang bisa dilihat, namun hal tersebut hanyalah tampak luar yang masih harus didalami lebih lanjut.

Oleh karena itu pertanyaan "When people think about God, do they feel or act as if they are being monitored?" menjadi makin relevan. 

Ternyata ketika orang memikirkan Tuhan, tidak otomatis merasa diawasi dan dengan demikian mengubah perilaku mereka ke arah yang disetujui oleh Tuhan dan oleh karena itu mempertunjukkannya ke publik. Bahkan pada kondisi tertentu, Tuhan digunakan untuk melakukan pembenaran permusuhan. Padahal mereka mengetahui bahwa tindakan mereka selalu diawasi oleh Tuhan.

Ini artinya apa yang mereka baca dan pahami tidak sepenuhnya bisa mengontrol perilaku dan cenderung perilaku tersebut makin jauh dari nilai agama yang dianut. Misalnya perilaku menonton film porno, perilaku mengkafirkan pemeluk agama yang sama atau berbeda dan perilaku kasar lainnya yang dilandasi agama.

Bila kita lihat secara tampilan luar bisa kita simpulkan bahwa internet membawa perubahan cukup besar dari cara berpakaian, misalnya, namun sebenarnya mereka agak menafikan nilai agama yang mereka anut disebabkan lebih mementingkan tampilan luar dibandingkan perbaikan secara menyeluruh.

Meskipun kita melihat tampilan dan mungkin kepercayaan terhadap agama tertentu meningkat, namun nilai-nilai kebebasan misalnya, nilai-nilai yang lebih universal dan terbuka lebih menonjol seiring makin seringnya penggunaan internet.

Kedua, apa yang kita lihat di Indonesia, yaitu munculnya kesadaran beragama, lalu berkelompok dan memperjuangkan aspirasi serta menunjukkan kegiatan agama secara eksklusif bukan didorong oleh pemahaman keagamaan yang disebabkan oleh makin seringnya menggunakan internet. 

Pendorong utama gerakan tersebut tak lain adalah politik kekuasaan. Isu besar yang menaungi dua aksi yang terjadi di Jakarta saya kira adalah perebutan jabatan gubernur di Pilkada DKI yang kemudian dibungkus isu agama agar terlihat eksklusif sebagai pertarungan antara satu kelompok agama dengan agama lain.

Jadi, hal tersebut bukanlah unjuk eksklusif kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Agama disebut di sana lebih kepada bungkusnya saja untuk menarik emosi penganut agama tertentu. 

Dua faktor tersebut saya kira cukup menjadi alasan bahwa internet berdampak negatif bagi kepercayaan terhadap agama. Semakin orang menggunakan internet, semakin kecil kemungkinannya untuk memiliki afiliasi keagamaan tertentu atau untuk mempercayai dan mempraktikkan satu agama secara eksklusif. Mereka boleh saja terlihat beragama, tetapi sebenarnya berjarak dari agama yang mereka anut. 

Dengan makin digunakannya internet, sebenarnya orang cenderung agak jauh dari agama meskipun mereka mengaku menjalankan agama tertentu. Kepercayaan terhadap agama tertentu, seiring dengan makin seringnya pengguna internet akan terus tergerus dan lambat-laun akan jauh dari agama itu sendiri.

Perlu diperhatikan bahwa kesimpulan tersebut tidak terbatas kepada satu agama. Pada dasarnya penggunaan internet yang semakin meninngkat seiring makin banyaknya perangkat yang terkoneksi memengaruhi setiap agama. Pandangan seperti di bawah ini mungkin akan makin banyak muncul seiring makin seringnya internet digunakan, yaitu:
 All of the religions in the world are equally true and all around the world, no matter what religion they call themselves, people worship the same God.

Tuesday, January 16, 2018

Ketika Blokir (masih) Jadi Senjata Penguasa

Ketika Blokir (masih) Jadi Senjata Penguasa


Apa itu blokir? Apa itu sensor? Sebuah pertanyaan yang tidak perlu ada jawaban.

Bila Anda sempat hidup di zaman orde baru, blokir atau breidel atau sensor mungkin kata yang akrab di telinga karena sedemikian seringnya sensor dilakukan pemerintah Orde Baru. Media massa misalnya bila tak sejalan dengan penguasa, media massa tersebut bisa dibreidel seenak udel penguasa. Nah sekarang di zaman internet apakah pemerintah masih menggunakan sensor?

Ternyata penguasa dari dulu tak banyak berubah. Di zaman digital, di mana kewenangan penguasa dicincang untuk dijadikan olok-olok oleh internet, blokir atau sensor masih menjadi senjata yang sering digunakan penguasa untuk memaksakan kehendak. Ancaman blokir atau sensor terhadap layanan sering menjadi momok yang menakutkan sehingga membuat layanan di zaman digital menurut.

Saya ingat sebuah kalimat di Catatan Pinggir GM (kira-kira seperti ini):
Sensor itu seperti membunuh nyamuk dengan cara melemparkan celana dalam yang bau, sia-sia dan agak memalukan.

Apa pasal sehingga GM mendefinisikan sensor seperti itu? Tak lain, dari dulu sensor atau sekarang blokir layanan cenderung tidak efektif dan sering hanya untuk menakut-nakuti sehingga agak memalukan.

Meskipun demikian, pemerintah atau penguasa di zaman digital yang sebenarnya telah banyak kehilangan pengaruh dan kuasa masih tetap menggunakan sensor atau pemblokiran layanan. Tentu kenyataan ini sebuah hal yang patut dipertanyakan, mengingat dari dulu sensor atau blokir sebenarnya memalukan.

Zeynep Tufekci dalam bukunya Twitter and Tear Gas memberikan satu bab khusus yang diberi judul Governments Strike Back yang sebagian dari bab tersebut membahas soal blokir. Bila dibaca bab ini  dengan saksama, upaya blokir merupakan upaya perlawanan penguasa terhadap apa yang terjadi yang sebenarnya tidak mereka kehendaki. Kadang mungkin berupa eksternalitas dari layanan, kadang mungkin memang layanan itu sendiri yang melanggar.

Dengan sifat internet yang borderless dan informasi yang berjalan begitu cepat, tidak dipungkiri sebagian dari informasi atau layanan yang menyediakan informasi tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan pemerintah, kadang bahkan dicari-cari pembenarannya agar blokir tersebut bisa diterapkan.

Hal yang patut diperhatikan juga bahwa penguasa, misalnya di Indonesia melalui Kominfo tidak melulu melakukan pemblokiran untuk melindungi publik dari informasi yang mereka kategorikan melanggar, tetapi juga kadang adanya personal interest yang bisa saja terkait dengan kepercayaan pemegang kuasa saat itu.

Bila kita teliti lebih jauh di Indonesia isu sensitif yang sering kena blokir adalah konten pronografi. Dari beberapa tahun yang lalu, Kominfo bisa dikatakan sangat fokus membasmi konten porno di internet dengan melakukan berbagai pemblokiran layanan, sementara isu lain misalnya radikalisme misalnya memperoleh priorotas yang lebih jauh kecil. Namun pemblokiran pornografi ini cenderung pada situs, namun tidak di media sosial.

Fokus kominfo ke isu pornografi ini sebenarnya sebuah hal yang lucu mengingat, melemparkan celana dalam yang bau (blokir) konten porno adalah usaha sia-sia dan agak memalukan karena pertumbuhan konten porno di internet sangat cepat dan bisa ditemukan hampir di setiap layanan, di Twitter, Facebook misalnya sehingga diblokir pun hampir tidak memiliki efek yang memadai sehingga memalukan.

Namun meskipun kenyataannya demikian adanya, hal tersebut tidak mengurangi minat penguasa melakukan pemblokiran. Beberapa waktu yang lalu, saat terjadi demonstrasi di Iran, pemerintah Iran mematikan akses pengguna Iran kepada Instagram dan Telegram yang kemudian dicabut. Di Mesir tahun 2011, koneksi internet di sekitar kawasan Tahrir Square dicabut rezim Mubarak sehingga mereka yang berdemo di sana tidak bisa mengirimkan update dan membuat kerabat, teman atau keluarga datang ke Tahrir Square dan ikut berdemo.

Di Indonesia ancaman pemblokiran merupakan senjata yang dimainkan pemerintah agar layanan seperti WhatsApp dan Telegram misalnya mengikuti keinginan pemerintah. Hal yang lucu adalah bahwa ancaman tersebut bisa saja keluar karena isu yang tidak signifikan seperti kasus GIF di WhatsApp yang sengaja dibesarkan oleh moralis dan memperoleh perhatian mereka yang memegang kuasa karena persamaan paham yang sulit untuk dijadikan alasan pemblokiran.

Dalam skala besar, pemblokiran atau sensor adalah mematikan koneksi internet secara keseluruhan. Bisa dipastikan hal ini belum terjadi di Indonesia. Namun perlu diingat adalah bahwa apakah itu memutus koneksi secara keseluruhan atau melakukan pemblokiran terhadap layanan tertentu pada dasarnya memiliki efek yang sama. Efek tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Censorship during the internet era does not operate under the same logic it did during the heyday of print or even broadcast television (Zeynep Tufekci).

Logika sensor zaman dulu sudah tak sama dengan zaman digital seperti sekarang. Bila dulu penguasa secara penuh menentukan pemblokiran atau sensor, di zaman digital keputusan sensor bisa saja berasal dari pihak-pihak yang ingin melakukan sensor secara resmi melalui tangan pemerintah. Hal ini jika diaplikasikan akan mengancam kebebasan berekspresi. Ancaman pemblokiran WhatsApp karena fitur GIF porno bisa jadi contoh di mana pihak yang disebut “publik” memberikan laporan dan ternyata ditanggapi serius oleh pemegang kuasa.

Blokir juga, seperti saya tuliskan di atas sebenarnya tidaklah efektif menjauhkan publik dari mengakses atau memiliki konten yang dilarang sehingga blokir cenderung sia-sia pada batas tertentu. Blokir fitur GIF di WhatsApp merupakan contoh di mana fitur GIF tersebut juga terdapat di banyak aplikasi keyboard yang sehingga ketika di WhatsApp diblokir, aplikasi papan ketik dan perpesanan lain masih bisa diakses. Pun di pencarian internet melalui Google juga bisa ditemukan dengan mudah.

2. Pemblokiran di zaman digital pada dasarnya merupakan gerakan Draconian yang bisa saja menimbulkan perhatian global dan lokal sehingga isu tersebut saja menjadi backfire bagi penguasa.

Sering kita melihat bahwa negara-negara yang senang melakukan pemblokiran adalah negara dengan kualitas demokrasi yang kurang bagus. Negara-negara tersebut justru menjadi perhatian negara lain dan isu-isu pemblokiran yang dilakukan negara malah menjadikan negara tersebut buruk di mata internasional.

3. Adanya Streisand Effect

Menurut Zeynep Tufekci
Attempts at censorship can backfire and bring much more attention to the information that was supposed to be suppressed.
Kasus GIF porno memberikan pelajaran bahwa sebelum digembar-gemborkan dan diancam untuk diblokir, hampir tak ada yang menaruh perhatian kepada fitur GIF tersebut. Kini dengan ancaman blokir justru membuat publik yang sebelumnya tidak mengetahui, malah mengetahui dan mengakses konten tersebut. Ini artinya, usaha sensor atau blokir malah menghasilkan pengguna baru dari informasi yang ingin disensor atau diblokir, sebuah efek yang sebenarnya tidak diharapkan. Kalau sudah seperti itu, apakah tidak lebih baik dibiarkan saja? Pemerintah atau penguasa memang sering memiliki rasio yang jauh berbeda.

4. Sensor atau pemblokiran tidaklah seefektif yang dibayangkan pihak penguasa. Di zaman digital di mana banyaknys sumber atau aplikasi yang bisa digunakan untuk melawan sensor secara diam-diam, pemberlakuan sensor atau pemblokiran tak akan berhasil banyak. Salah satu aplikasi penting tersebut adalah VPN. Sebagaimana diungkapkan oleh Zeynep, jika penguasa ingin melakukan blokir yang efektif mungkin pemblokiran VPN merupakan cara yang perlu ditempuh. Namun cara ini juga memiliki risiko yang tak kalah beratnya kepada dunia bisnis yang juga berharap kepada VPN sehingga ketika VPN dilarang kalangan bisnis mengalami kesulitan. Aplikasi lain yang perlu dilihat adalah TOR browser. Meskipun cenderung lambat, namun aplikasi ini sangat berguna dalam melawan sensor yang diterapkan pemerintah terhadap layanan tertentu.

Lebih jauh perlu digarisbawahi bahwa sensor di zaman digital seperti sekarang ini hanya alat yang dipakai memuaskan penguasa dalam waktu sekejap tanpa harus berpikir tentang tanggung jawab mereka melakukan literasi agar pengguna internet lebih tercerahkan. Di Indonesia, blokir aplikasi, sensor terhadap situs sering lebih kepada one stop action yang tak berbuah apa-apa selain memperlihatkan betapa bodohnya mereka yang menerapkan hal tersebut.

Tentulah kita heran di zaman di mana kekuasaan pemerintah makin nisbi seperti sekarang ini, pemerintah merasa masih percaya diri melakukan pemblokiran akses internet atau pemblokiran layanan. Kasus di Indonesia bisa kita lihat bagaimana pemerintah bersikap terhadap layanan yang menurut mereka melanggar. Fokus terhadap konten porno juga memperlihatkan betapa gamangnya pemerintah terhadap konten lain yang lebih berbahaya seperti hate speech, SARA dan radikalisme. Tampaknya ada semacam ilusi di pemerintah atau penguasa bahwa konten porno merupakan musuh bersama yang perlu dienyahkan, sedangkan konten berbahaya lainnya seperti radikalisme terlalu berbahaya untuk diblokir karena terkait dengan agama atau kelompok tertentu.

Pada akhirnya blokir atau sensor diterapkan sesuai selera dan kebutuhan penguasa saat itu.

Monday, January 8, 2018

Fatwa MUI, Sebaran Hoax, Fitnah dan Ujaran Kebencian


Hampir setahun yang lalu, saya datang ke gedung Kominfo untuk menghadiri rilis sebuah fatwa yang saya rasa waktu itu merupakan kata putus untuk banyaknya sebaran hoax, fitnah, bullying, namimah (di antaranya) di media sosial Indonesia. Fatwa itu disebut dengan Hukum dan Pedoman Bermuamalah di Media Sosial. Waktu itu, bulan Ramadan, bulan suci dan rilis fatwa ini di bulan Ramadan diharapkan sebagai pertanda bahwa fatwa ini penting untuk segera dilaksanakan umat Islam di Indonesia.

Hampir setahun kemudian, hasilnya? Ah sudahlah.

Sedikit saya ceritakan latar belakang mengapa Fatwa MUI Nomor 24 tentang Hukum dan dan Pedoman Bermuamalah di Media Sosial ini penting. Kita kembali ke data. Penduduk Indonesia saat ini berjumlah sekitar 262 juta, sebanyak 132 juta merupakan pengguna internet. Oleh karena sebagian besar orang Indonesia beragama Islam, bisa disimpulkan bahwa pengguna internet Indonesia sebagian besar juga beragama Islam. 

Dengan banyaknya pengguna internet yang beragama Islam, masuk akal bahwa konten yang ada di media sosial juga sebagian besar diproduksi oleh mereka yang beragama Islam. Di sini, sense of belong to Islam diharapkan bisa mengerem pengguna internet yang beragama Islam agar tidak memproduksi konten negatif seperti hoax, fitnah, ujaran kebencian, namimah dan sejenisnya.

Caranya? Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut MUI mengeluarkan fatwa yang menjadi ketentuan hukum (yang tentu saja memiliki risiko dari sisi kepercayaan atau agama) bila tidak dilaksanakan. Maka, pada bulan Ramadan tahun lalu, dirilislah sebuah pedoman dan ketentuan hukum (sengaja ditebalkan) agar mereka yang beragama Islam bisa diatur dengan aturan yang yang pasti dan melengkapi hukum positif yang selama ini telah ada, namun juga tidak efektif melawan konten seperti hoax dan kawan-kawannya.

Demikianlah, di sebuah sore sebelum berbuka puasa diadakan konferensi pers dalam rangka perilisan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Ketentuan Hukum Melalui Media Sosial.

Sesungguhnyalah fatwa ini sangat lengkap dan tentu saja memiliki ketentuan hukum bagi mereka yang tidak mentaatinya. Saat itu saya berharap banyak, jika selama ini fatwa MUI merupakan senjata pamungkas bagi sebuah masalah yang tak kunjung selesai, semoga hal serupa terjadi dalam masalah hoax, fitnah, gibah, namimah yang disebarkan secara sengaja di media sosial.

Namun harapan tersebut jauh dari kenyataan!

Berikut saya kutip sebagian ketentuan hukum penting yang ada dalam Fatwa MUI tersebut:

Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk:
  1. Melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan.
  2. Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.
  3. Menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
Kata diharamkan ini tentu memiliki konsekuensi besar. Diharamkan artinya diputuskan untuk menjadi haram dan tidak boleh (secara tegas) dilakukan. Jadi melakukan ghibah, fitnah, namimah, penyebaran permusuhan, bullying, ujaran kebencian, dan hoax adalah haram dan yang melakukannya tentu saja mendapat konsekuensi dosa. Konsekuensi dosa bagi pemeluk agama, apalagi agama Islam merupakan sesuatu yang ditakuti sehingga mau tidak mau larangan ini harus diikuti. Namun, sayangnya fatwa ini gagal menghadang sebaran hoax, fitnah, ujaran kebencian dan lainnya tersebut.

Tentu kita bertanya, mengapa hoax, fitnah, namimah, ghibah dan konten serupa seperti ujaran kebencian tak surut di media sosial Indonesia bahkan setelah MUI mengeluarkan fatwa yang bisa mengikat bagian terbesar dari pengguna internet di Indonesia?

Apa sebabnya?

Tentu belum ada penelitian yang berusaha mencari tahu efektivitas sebuah fatwa. Namun mungkin kita urai beberapa alasan mengapa Fatwa MUI tersebut cenderung gagal menghadapi sebaran hoax dan kawan-kawannya di media sosial.

Pertama minimnya sosialisasi. Di zaman terkoneksi seperti sekarang, dengan kemudahan memperoleh informasi, ternyata tak menghilangkan betapa pentingnya sosialisasi. Fatwa sepenting ini ternyata tidak diikuti oleh sosialisasi yang memadai. Sosialisasi sangat penting karena meskipun pengguna media sosial bisa mencari dan mendapatkan berita apapun yang mereka inginkan, tidak adanya sosialisasi membuat awareness mereka tidak ada sama sekali. Awareness merupakan poin penting untuk membuat orang lain melakukan atau tidak melakukan suatu hal. Jika tak ada awareness terhadap fatwa ini, bagaimana kita berharap mereka bisa mengerti dan kemudian menahan jari mereka dari menyebarkan hoax atau memfitnah?

Contohlah, karena MUI ini dekat dengan departeman agama, mengapa tidak fatwa ini disosialisasikan di pesantren, mengapa tidak diajurkan oleh khatib salat Jum'at, mengapa tidak disebarkan ketika salat Idul Fitri atau Idul Adha atau di hari-hari peringatan Islam lainnya. Padahal kondisi hoax, fitnah, ghibah dan namimah di media sosial Indonesia sudah dalam tahap gawat. 

Ketiadaan sosialisasi membuat fatwa ini hanya bagus untuk dibaca atau diingat-ingat bahwa setidaknya MUI pernah bereaksi terhadap sebaran hoax dan sejenisnya di media sosial. Ketiadaan sosialisasi juga membuat fatwa ini menjadi terbatas pengaruhnya dan tentu saja efeknya.

Kedua, fatwa tinggal fatwa. Ada kecenderungan (hanya menduga) oleh karena berbagai fatwa terdahulu, fatwa yang lahir belakangan dianggap sama saja? Saya tidak tahu, namun sepertinya ada kecenderungan umat Islam Indonesia mengabaikan fatwa MUI? Bisa jadi. Mungkin mereka capek melihat sepak-terjang MUI.

Ketiga mungkin fatwa MUI ini merugikan pihak yang memperoleh manfaat besar dari sebaran hoax, fitnah, bullying, namimah dan lainnya di media sosial sehingga fatwa ini seolah-olah disembunyikan. Mereka mungkin mengetahui fatwa ini, tetapi tidak menaatinya karena merugikan kegiatan atau kepentingan yang tengah mereka lakukan.

Keempat, bukan hanya fatwa MUI yang tak mampu menghadapi hoax, fitnah, ghibah, ujaran kebencian dan sejenisnya, hukum positif yang nyata-nyata ada ancaman hukuman penjara juga tidak bisa berbuat banyak. Sekian banyak hoax dan kawan-kawannya beredar di media sosial, berapa orang yang ditangkap? Berapa orang yang dimasukkan ke penjara? Bisa dihitung dengan jari. Jika pun ada yang ditangkap, rasanya tidak terlalu memberikan efek jera atau takut bagi yang lain untuk melakukan hal serupa. Hal ini akan mengurangi rasa takut orang untuk melanggar aturan sebab dilanggar pun tak akan masuk penjara atau hukumannya tak setimpal misalnya. 

Ini pertanda bahwa fatwa MUI yang ancaman hukumannya tidak nyata (unreal) berupa dosa akan lebih banyak lagi yang tidak takut sebab tidak langsung dirasakan. Dosa sekarang nanti bisa tobat, nanti bisa minta ampun sebelum mati. Dosa bisa dihapus (mungkin itu logika mereka).

Jadilah fatwa ini sebuah fatwa yang bukannya tidak berguna, namun tidak dilaksanakan karena akan menghapus insentif yang diharapkan dari apa yang dilarang fatwa tersebut. 

Coba kita cek infografis berikut ini:

 
Jenis Hoax

Dua jenis hoax yang diterima masyarakat yang paling banyak adalah sosial politik dan SARA. Kedua jenis hoax ini memiliki insentif besar untuk disebarkan, terutama untuk meraih kekuasaan politik. Populernya kedua jenis hoax ini tak lain karena ada tujuan besar yang ingin diperoleh dari sebaran hoax tersebut, yaitu kekuasaan. 

Demikian juga dengan fitnah, ujaran kebencian, namimah dan bullying yang dilakukan selama Pilkada yang lalu. Mengapa dilakukan oleh orang yang mengaku beragama Islam (misalnya)? Padahal ada larangan nyata di dalam fatwa MUI. Jawabannya tidak lain karena insentif yang diharapkan lebih besar dari sekadar fatwa MUI. Harapan memegang kendali pemerintahan yang dijanjikan lebih adil dan lebih memperhatikan kelompok agama atau suku tertentu dijadikan pembenaran untuk menyebarkan hoax, ujaran, fitnah, ghibah, bullying dan lain-lain. Sebab mereka pikir hal tersebut (mungkin) dapat dimaafkan karena merupakan bagian dari perjuangan meraih kekuasaan (politik).

Hal ini tentu merisaukan. Banyak orang berharap fatwa MUI tentang Pedoman dan Ketentuan Hukum Bermuamalah Melalui Media Sosial ini sebuah solusi karena secara jelas dinyatakan hukum menyebarkan hoax, fitnah, ujaran kebencian dan lain-lain sehingga orang bisa menahan diri dari menyebarkan kabar atau informasi yang tak jelas sumber atau tidak diverifikasi sebelumnya di media sosial. Demikian juga dengan fitnah, ghibah, namimah, dan ujaran kebencian. Namun sejauh ini, fatwa MUI ini bisa dikatakan belum mampu menahan laju sebaran hoax, ujaran kebencian dan lainnya.

Mungkin butuh waktu?

Siapa yang tahu.

ASUS Hadirkan Zenfone 5Z Varian Tertinggi RAM 8GB ROM 256GB

Setelah sebelumnya merilis Zenfone 5Z versi 128GB, di bulan Oktober ini ASUS Indonesia akan menghadirkan ZenFone 5Z varian tertinggi. P...